 Belakangan ini isu pencegahan stunting menjadi topik hangat yang melibatkan ‘pentahelix’ (pemerintah, akademisi, media, masyarakat, dan pelaku usaha) sebagai kekuatan nasional yang memang perlu berkolaborasi secara sinergis. Namun tak dapat dipungkiri, pada kenyataannya terminologi stunting itu sendiri tidak dipahami secara benar sehingga upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya tidak tepat bahkan cenderung bisa menjadi masalah karena keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.


 Stunting adalah kondisi terjadinya gangguan gizi kronik yang berlangsung dalam rentang 1000 hari pertama kehidupan anak sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 SD dengan akibat: kecerdasan di kemudian hari tidak optimal dan risiko penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes, sindrom metabolik, kanker serta obesitas.

Stunting bisa dicegah melalui pendekatan spesifik (perbaikan gizi ibu dan anak) dan pendekatan sensitif (semua kontribusi yang menyebabkan tumbuh kembang anak tidak optimal: pola asuh, kebersihan, literasi orang tua, sarana air minum dan sanitasi, imunisasi, dan sebagainya).

 Permenkes 41/2014 telah menegaskan perubahan paradigma 4 sehat 5 sempurna yang tidak relevan lagi menjadi gizi seimbang. Dengan demikian, jelas bahwa susu bukan faktor penyempurna gizi apalagi menjadi kebutuhan primer di masa pertumbuhan.

 Satu-satunya asupan gizi terbaik dan terlengkap di usia 0-6 bulan adalah Air Susu Ibu. Menyusu eksklusif menjadi pedoman nasional dan direkomendasikan WHO sebagai hak anak di 6 bulan pertama kehidupannya berlanjut hingga 2 tahun atau lebih, dengan Makanan Pendamping ASI yang memadai secara kualitas dan kuantitas sejak usia 6 bulan.

 Karena itu, kami merasa prihatin dengan kian maraknya isu pembagian susu di pelbagai kegiatan atau program-program yang dikaitkan dengan perbaikan gizi anak. 

 Intoleransi. Prevalensi gangguan pencernaan akibat intoleransi laktosa di Indonesia cukup tinggi dan meningkat sesuai pertambahan usia, yaitu sebesar 21,3% pada usia 3-5 tahun, 57,8% pada usia 6-11 tahun dan 73% pada usia 12- 14 tahun (Hegar, 2015). 

Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan mencerna laktosa dalam susu atau makanan dari produk susu, dengan gejala berupa nyeri pada perut, kembung dan diare (Perino dkk, 2009; EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, 2010).

Gangguan lain yang bisa timbul pada anak setelah mengkonsumsi susu adalah alergi susu sapi (Cow Milk Allergy/ CMA). Sebanyak 2-7% bayi terbukti mengalami alergi susu sapi (Host, 2002). Munasir dan Muktiarti (2013) menemukan bahwa 23% pasiennya mengalami dermatitis atopi (gangguan pada kulit) setelah mengkonsumsi susu sapi. Anak dengan alergi susu sapi bisa memiliki gejala ringan (gangguan menelan) sampai berat (diare, nyeri perut, gangguan pertumbuhan).

 World Health Organization (WHO) tidak merekomendasikan penggunaan susu formula, termasuk UHT untuk anak usia di atas dua tahun. Sejak tahun 2013, WHO telah menegaskan bahwa pemberian susu formula lanjutan tidak perlu karena kandungan gizinya tidak sesuai dengan kebutuhan anak (WHO, 2023, 2013). 

Sebaliknya, agar anak tumbuh sehat, WHO menekankan pentingnya penegakan menyusui secara optimal, bukan pemberian susu formula. Yaitu dimulai dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama, lalu melanjutkan pemberian ASI hingga anak berusia dua tahun atau lebih sembari memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi alami sejak anak usia 6 bulan. 

Rekomendasi WHO ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan telah diadopsi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rekomendasi yang sama juga diberikan oleh American Academic of Pediatrics (AAP) bahwa berdasarkan studi kandungan gizinya, kebanyakan susu formula bayi maupun susu untuk anak hingga tiga tahun memiliki kandungan dan komposisi di bawah standar dan bahkan tidak diperlukan oleh anak karena antara lain mengandung protein yang tinggi atau rendah, kandungan natrium yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi, dan pemanis tambahan (AAP, 2023).

 Studi ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa kandungan gula yang ada dalam susu UHT cukup tinggi. Sebagian besar produk susu baik susu cair maupun bubuk yang beredar di pasaran Indonesia memiliki kandungan gula total yang cukup tinggi yaitu antara 3,5 gr - 11,25 gr per saji (100ml) atau 13,5g per saji. Banyak pula yang mengandung lima jenis gula tambahan atau pemanis.

Selain itu, jumlah kepadatan energi, lemak jenuh, dan natrium juga cukup tinggi, sehingga tidak bisa disebut sebagai minuman bergizi (Pries et al., 2021). Kadar ini melanggar rekomendasi konsumsi gula tambahan untuk anak berusia di bawah 2 tahun dan melewati batas konsumsi gula untuk anak berusia di atas 2 tahun yang tidak boleh melebihi 6 sendok teh (25 gram) gula tambahan per hari.

Dalam klasifikasi NOVA, susu UHT cair dan susu formula bayi, masuk dalam group 4 NOVA yaitu produk ultra proses. Produk ultra proses adalah olahan industri yang seluruhnya atau sebagian besar terbuat dari bahan ekstraksi makanan (minyak, lemak, gula, pati, dan protein), berasal dari bahan makanan (lemak terhidrogenasi dan pati termodifikasi), atau diberikan penambah rasa, pewarna, dan beberapa bahan tambahan makanan yang digunakan untuk membuat rasanya sangat enak. 

Menurut definisinya, susu formula adalah makanan ultra proses yang biasa nya terdiri dari protein susu bubuk, minyak nabati, laktosa dan gula tambahan lainnya, zat gizi mikro, dan zat aditif (Dunford et al., 2023). Berbagai studi telah menunjukkan bukti bahwa konsumsi produk ultra proses yang rutin dan jangka panjang memberikan dampak buruk terhadap kesehatan jangka panjang, termasuk diabetes, obesitas, kanker, dan penyakit gangguan jantung. Karena itu, susu formula penggunaannya harus dengan resep dokter, sesuai dengan indikasi bayi atau indikasi ibu yang tidak mungkin menyusui karena alasan kesehatan.

 Laporan WHO 2022 menunjukkan bahwa pemasaran dan promosi produk susu komersial, termasuk susu cair dan formula untuk anak usia 6 hingga 36 bulan mampu mengubah keputusan ibu untuk menyusui. Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa produsen susu komersial ini menggunakan klaim manfaat kesehatan dan kandungan gizi yang tidak disertai dengan bukti yang adekuat (Hughes et al., 2017; Kent, 2017; Belamarich et al., 2016).

Selain itu, selama ini informasi tentang “kebaikan” susu kemasan hanya dibuat oleh para produsen dan belum ada bukti di jurnal ilmiah indepenen (Przyrembel & Agostoni 2013).

 Kementerian Kesehatan telah meluncurkan Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal pada tanggal 17 Mei 2023 dan melakukan sosialisasi nasional pada tanggal 31 Mei 2023. Dalam juknis PMT lokal untuk pemulihan tersebut merekomendasikan makanan tambahan yang diberikan adalah makanan siap santap baik berupa makanan lengkap maupun makanan selingan/kudapan yang padat gizi dan kaya protein hewani menggunakan 2 macam lauk hewani misalnya telur dan ikan, telur dan ayam atau telur dan daging untuk mendapatkan protein yang tinggi dan asam amino esensial yang lengkap.

Dalam juknis tersebut tidak menyebutkan rekomendasi pemberian susu. Juknis tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan dalam PMT lokal penyuluhan, kecuali dosis pemberiannya yang perlu disesuaikan untuk ibu hamil dan anak yang tidak bermasalah gizi.

Karena pertimbangan semua hal di atas, maka GKIA mengambil sikap:

 Bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk mengkaji dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah antisipatif yang tegas terhadap dampak promosi konsumsi susu untuk anak-anak sebagai upaya percepatan perbaikan gizi yang berisiko meningkatnya kasus intoleransi laktosa akibat konsumsi susu di kalangan anak di Indonesia, risiko alergi susu, serta risiko kejadian penyakit yang dihantarkan oleh susu yang tidak ditangani dan disimpan sesuai standar.

 Lebih meningkatkan upaya promosi Menu Gizi Seimbang di kalangan anak usia sekolah dengan penekanan pada konsumsi variasi jenis makanan bergizi dari sumber bahan pangan lokal, musiman dan terjangkau, seperti buah, sayur, ikan, tempe, telur untuk menggantikan paradigma lama “4 sehat 5 sempurna” yang menekankan konsumsi susu sebagai penyempurna menu makanan sehari-hari dan yang sudah tidak dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

 Mendorong Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang tercantum dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan/peraturan di wilayah masing-masing yang salah satu komponennya adalah upaya penyediaan pangan sehat berdasarkan pedoman gizi seimbang. Begitu pula Juknis Kemenkes 2023 untuk Pemberian Makanan Tambahan bisa digunakan sebagai panduan nasional.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 adalah koalisi masyarakat sipil Indonesia yang anggotanya terdiri dari organisasi dan individu yang memiliki kesamaan tujuan dalam memperjuangkan peningkatan status kesehatan ibu, anak dan remaja di Indonesia, dan tunduk pada konvensi hak azasi manusia, konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan konvensi hak anak.

GKIA diluncurkan pada bulan Juni 2010 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang saat ini dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Daftar nama lembaga yang bergabung dengan GKIA periode tahun 2021 - 2025:

Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA)

Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI)

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI)

Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Selain lembaga, ada 14 perorangan yang bergabung dengan GKIA periode tahun 2021 - 2025.

Dr. dr. Tan Shot Yen (drtan@indo.net.id; HP. 08129124628)

Dr. Irma Hidayana., MPH:(nggirma@yahoo.com WA +1 929-494-8097)

Nia Umar, S.Sos., MPH., IBCLC (nia@aimi-asi.org +62 811-1661-888)

Dunford, E. K., & Popkin, B. M. (2023). Ultra-processed food for infants and toddlers; dynamics of supply and demand. Bulletin of the World Health Organization, 101(5), 358.

Belamarich, P. F., Bochner, R. E., & Racine, A. D. (2016). A critical review of the marketing claims of infant formula products in the United States. Clinical pediatrics, 55(5), 437-442.

Fuchs III, G. J., Abrams, S. A., & Amevor, A. A. (2023). Older Infant-Young Child “Formulas”. Pediatrics, 152(5), e2023064050.

Kent, G. (2017). Marketing claims for infant formula additives and infant formula. JAMA pediatrics, 171(8), 811-811.

Hughes, H. K., Landa, M. M., & Sharfstein, J. M. (2017). Marketing claims for infant formula: the need for evidence. JAMA pediatrics, 171(2), 105-106

Pries, A. M., Mulder, A., Badham, J., Sweet, L., Yuen, K., & Zehner, E. (2021). Sugar content and nutrient content claims of growing‐up milks in Indonesia. Maternal & Child Nutrition, 17(4), e13186.

Przyrembel, H., & Agostoni, C. (2013). Growing-up milk: a necessity or marketing?. Evidence-Based Research in Pediatric Nutrition, 108, 49-55

World Health Organization (2013). Information concerning the use and marketing of follow-up formula

World Health Organization. (2022). How the marketing of formula milk influences our decisions on infant feeding.

World Health Organization. (2023). Guidance on regulatory measures aimed at restricting digital marketing of breast-milk substitutes. In Guidance on regulatory measures aimed at restricting digital marketing of breast-milk substitutes.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal.

Pernyataan Terbuka Gerakan Kesehatan dan Gizi Ibu dan Anak Indonesia (GKIA) tentang Kedudukan Susu Sebagai Upaya “Pencegahan Stunting”

Musyawarah Nasional (Munas)  adalah momen penting dalam keorganisasian Pelkesi.  Munas menjadi wadah untuk menyegarkan komitmen dan persatuan di antara anggota Pelkesi yang berasal dari berbagai latar belakang. Selain itu, Munas juga berfungsi sebagai tempat untuk merefleksikan perjalanan organisasi dan merencanakan arah masa depan lima tahun ke depan. Munas juga menentukan orang-orang yang akan memimpin organisasi, memastikan mereka sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Pada Munas X, Pelkesi mengalami restrukturisasi melalui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk mencapai Visi 2028, yaitu "Pelkesi yang mandiri, tumbuh lestari, dan berkualitas," serta Misi 2028, yaitu "Mengembangkan Pelkesi yang lestari dan berkualitas melalui sinergi sumber daya anggota, program keuangan pusat-wilayah, dan penguatan advokasi." Ada tiga komponen strategi untuk mencapai Misi Pelkesi 2028: sinergi sumber daya, jaringan, dan advokasi; peningkatan kapasitas dan sistem pendukung; serta pengembangan proyek dan bisnis.

Munas X Pelkesi Wilayah IV dilaksanakan dengan sukses di Four Points Hotel Manado pada tanggal 19-21 September 2023. Meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Munas X Pelkesi. Penghargaan khusus diberikan kepada Panitia Pelaksana Munas atas kerja keras dan kerjasama mereka. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota Pelkesi Wilayah I-V yang ikut serta dalam Munas X Pelkesi ini.

Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati pelayanan Pelkesi, dan semoga masyarakat merasakan manfaat yang besar dari kehadiran organisasi ini. Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan, dan dengan tulus mengharapkan saran dan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan Munas Pelkesi di masa mendatang.

 pada hari pertama, dilakukan dokumentasi terhadap ibadah pembukaan oleh Sinode GMIM, sambutan ketua panitia, Ketua Umum Pelkesi, dan Gubernur Sulawesi Utara.

Membangun strategi integrasi dalam penguatan mutu, efektif, efisien, dan kompetensi SDM.

 Pembahasan & Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 Menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus.

 Membangun Harmoni dalam Melaksanakan Governing, Pelayanan antara owner dan manajemen /pengelola.

 Menetapkan Kebijakan Renstra Pelkesi untuk 5 Tahun ke Depan.

 Membangun Pelayanan Kesehatan Holistik sebagai 

 Program KIA dan Stunting Terintegrasi di RS dan Bermitra dengan Kader Kesehatan.

 Memilih dan Mengangkat Badan Pertimbangan dan Badan Pengurus.

 Operasionalisasi Renstra Pelkesi Per Klaster.

Pelantikan Badan Pengurus, Badan Pertimbangan, Pengurus Wilayah dan Ibadah Peneguhan.

Perayaan HUT Pelkesi Ke-40 dan Penutupan Munas

Penyuluhan Kesehatan di SMA Kristen I Tomohon

Laporan Khusus: Musyawarah Nasional X Pelkesi

 yang disampaikan Forum ACT (Action by Churches Together) Palestina pada 19 Oktober 2023, kami anggota-anggota Forum ACT Alliance di Indonesia menyampaikan solidaritas dan dukacita yang mendalam. Konflik bersenjata antara kelompok militan Palestina pimpinan Hamas dan pasukan militer Israel dimulai pada 7 Oktober 2023. Konflik kemanusiaan yang berlangsung hingga saat ini telah meluluhlantakkan permukiman penduduk, fasilitas publik, rumah ibadah, dan bahkan fasilitas medis yang merupakan tempat vital bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Laporan Islamic Relief seperti yang diunggah dalam website 

, menyebut sama sekali tidak ada tempat aman di Gaza. Konflik telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat sipil baik di Palestina maupun di Israel terlepas dari agama, suku, bangsa, jenis kelamin, dan usia. Tercatat, lebih dari 8.000 warga Palestina tewas sejak Israel melakukan serangan balasan pada 8 Oktober lalu. Sebagian korban tewas adalah anak-anak (Kompas, 30 Oktober 2023). Dalam 

 pada tanggal 30 Oktober 2023, Save the Children menyampaikan tercatat 3.195 anak-anak terbunuh dalam 3 minggu konflik bersenjata di Gaza dan jumlah tersebut melampaui jumlah korban anak-anak yang terbunuh dalam setahun di lebih dari 20 negara yang sedang berperang dalam 3 tahun belakangan ini.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perempuan, anak-anak, lanjut usia, orang dengan disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok berisiko lebih lainnya adalah yang paling terdampak pada akhirnya. Kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak bisa ditoleransi lagi.

Kami mendukung dan berdoa bagi Forum ACT Palestina, lembaga kemanusiaan berbasis iman, badan PBB, dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya yang hingga saat ini tanpa kenal lelah bekerja untuk terus memastikan kesejahteraan semua masyarakat yang terdampak, melalui beragam dukungan dan intervensi kemanusiaan yang mendesak, termasuk memberikan dukungan psikologis dan pemenuhan hak-hak dasar di situasi krisis terlebih bagi kelompok berisiko.

Kami menyerukan perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan dan komunitas setempat yang telah menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, meski dalam keterbatasan pada situasi krisis yang berkepanjangan ini.

Kami menyerukan penyelesaian konflik ini dengan segera dan damai, dan juga bagi masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu dan turut mendukung pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat terdampak konflik, baik di wilayah Palestina maupun di Israel.

*ACT Indonesia Forum merupakan jejaring Action by Churches Together (ACT Alliance) di Indonesia yang terdiri dari 8 lembaga nasional dan internasional berbasis iman yaitu Center for Disaster Risk Management and Community Development Studies (CDRM&CDS), Church World Service (CWS) Indonesia, MBM (Maha Bhoga Marga), Mission21, Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI), Uniting World, World Renew, dan YAKKUM Emergency Unit (YEU).

Latest blogs about PELKESI